Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 Dasar Hukum (Mengingat) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 39 Tahun...
View ArticlePeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021
Tata cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dasar Hukum (Mengingat) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Riwayat...
View ArticlePeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020
Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dasar Hukum (Mengingat) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan...
View ArticlePeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Dasar Hukum (Mengingat) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 9 Tahun...
View ArticleUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
Penerimaan Negara Bukan Pajak Dasar Hukum (Mengingat) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Riwayat Mencabut: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang...
View ArticlePeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dasar Hukum (Mengingat) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Riwayat Mencabut: Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999...
View ArticleNota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Nomor...
Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dasar Hukum (Mengingat) Undang-Undang Nomor 9...
View ArticlePeraturan Dirjen Anggaran Nomor PER-5/AG/2017
Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik Dasar Hukum (Mengingat) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara...
View ArticleBidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I yang disingkat Bidang PPA I adalah sebuah bidang pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Bidang PPA I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis,...
View ArticleSurat Direktur Sistem Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Nomor...
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Konsolidasi Hasil Analisis Data Penerimaan Dana PFK Pegawai Dasar Hukum (Mengingat) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan...
View ArticlePeraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2017
Petunjuk Pelaksanaan Analisis dan Konsolidasi Data Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dasar Hukum (Mengingat) Peraturan...
View ArticlePeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor...
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Dasar Hukum (Mengingat) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan...
View ArticleSurat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-118/PB/2017
Penyelenggaraan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018 Dasar Hukum (Mengingat) Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-57/PB/2015 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Hari Bakti Perbendaharaan...
View ArticlePeraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga Dasar Hukum (Mengingat) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Peraturan Menteri...
View ArticlePengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
Pada tanggal 29 November 2017 Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan rekening milik satuan kerja (satker), yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang...
View ArticleTata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara
Artikel ini merupakan isi dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Ketentuan Umum Bendahara adalah setiap...
View ArticlePemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Ditjen...
Artikel ini merupakan isi dari Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis dan Evaluasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang Dilaksanakan oleh...
View ArticlePeraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017
Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dasar Hukum (Mengingat) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan...
View ArticleUndang-Undang Tahun 2017
Nomor Tentang Download 1 Tahun 2017 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014...
View ArticlePeraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dasar Hukum (Mengingat) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem...
View Article